Indonesia di Masa Pandemi: Antara Prokes, PPKM, dan Masyarakat

IMG_20210723_165501_068

Pers G-Plasma, Tidak terasa sudah satu tahun pandemi Covid-19 ada di Indonesia. Hal ini terhitung dari bulan Maret 2020 hingga sekarang, tetapi belum juga menemui hasil baik. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran Covid-19 ini. Dikutip dari kompasiana.com, beberapa kebijakan di antaranya mematuhi protokol kesehatan dan mengimbau masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Protokol tersebut, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Selain itu, pemerintah juga menerapkan lockdown dan yang terbaru, yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Namun, sejak awal pandemi, masih banyak masyarakat yang abai terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini tentunya berpotensi memicu kelonjakan kasus Covid-19. Sebenarnya apa penyebab abainya masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan ini? Melansir dari theconversation.com, ketidakpatuhan masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan sebagian besar terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap bahaya penyakit, manfaat penanganan, serta besarnya hambatan dalam akses kesehatan. Selain itu, faktor jenuh dengan pandemi juga disebut menjadi salah satu alasannya.

Serupa dengan prokes, PPKM yang diberlakukan akhir-akhir ini juga belum efektif mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Nyatanya, Masih banyak yang tidak menghiraukan adanya PPKM ini. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan untuk mematuhi kebijakan PPKM ini, melansir dari mediaindonesia.com, beberapa faktor tersebut di antaranya:

1. Adanya perbedaan penerapan standar pemberlakuan kebijakan pembatasan yang mana dinilai inkonsisten oleh sebagian masyarakat.

2. Model pendekatan yang cenderung dilakukan dengan ancaman sanksi dan lebih banyak memperlakukan masyarakat sebagai terdakwa daripada sebagai korban situasi.

3. Desakan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditunda.

4. Munculnya oknum dan orang-orang tertentu yang mencoba mencari keuntungan dari situasi ini.

Semua ini berawal ketika wabah ini masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya. Jika dari awal pemerintah tegas dalam menangani kasus Covid-19 ini, pasti kasus ini terkontrol dan tidak akan melonjak seperti saat ini. Pemerintah dengan segala upayanya masih belum optimal dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19, memberikan kemudahan akses kesehatan, dan mengedukasi masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang mudah percaya dengan berita hoax dan berujung tidak percaya dengan keberadaan Covid-19. Selain itu, kurangnya keterbukaan semua pihak dalam menangani Covid-19 ini membuat masyarakat menjadi ragu.

Menurut sebuah artikel dari theconversation.com, kepatuhan masyarakat menjadi sangat penting dan merupakan kunci keberhasilan. Upaya membangun kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Dengan melakukan komunikasi yang lebih efektif hingga ke akar rumput. Hal ini dapat berlangsung melalui berbagai media dan metode yang sesuai dengan keragaman usia, pendidikan dan budaya masyarakat atau kearifan lokal.

2. Kampanye yang lebih jelas dan terarah sehingga masyarakat memiliki kesamaan pandangan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Selain itu, kampanye membangun optimisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi Covid-19 juga perlu digalakkan.

3. Mempermudah akses kesehatan dengan informasi yang jelas dan berkelanjutan sehingga masyarakat cepat melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan, dan isolasi mandiri ketika terinfeksi.

4. Menerapkan kebijakan yang konsisten sehingga tidak membingungkan masyarakat.

Penulis: Rahmadhona

Editor: Shindy