IMG-20201016-WA0008

Omnibus Law atau biasa disebut undang-undang sapu jagat merupakan istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik, yang dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Artinya, Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Konsep Omnibus Law atau juga dikenal dengan Omnibus Bill, umumnya digunakan  di negara yang menganut sistem Common Law, seperti Amerika Serikat. Konsep Omnibus Law ini pertama kali diungkapkan oleh Bapak Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia  pada hari Minggu, 20 Oktober 2019.  Dalam pidatonya Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yaitu, UU Cipta Lapangan Pekerjaan dan UU Pemberdayaan UMKM, dimana masing-masing UU itu akan menjadi Omnibus Law.

Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh  Presiden Joko Widodo berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Pada Januari 2020, ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 kluster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu:

  1. Penyerderhanaan perizinan
  2. Persyaratan investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Pengadaan lahan
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan riset dan inovasi
  7. Administrasi pemerintahan
  8. Pengenaan sanksi
  9. Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM
  10. Investasi dan proyek pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Setelah disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pro dan kontra terkait pengesahan ini terus tumbuh. Beragam aksi penolakan masyarakat mulai dari media sosial hingga unjuk rasa di sebagian wilayah dilakukan. Ada kekhawatiran dan sejumlah kalangan mengkritik pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja dengan berbagai alasan dan argumentasi. Ketua Umum Pers G-Plasma, Murni Febri memberi tanggapan, “Kurangnya edukasi dari pemerintah dan sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja dan harapannya pemerintah mampu memberikan terobosan baru terkait pembahasan UU Cipta Kerja agar pandangan masyarakat lebih terbuka.”

Proses pembahasan UU Cipta Kerja sejak awal terkesan mengabaikan ruang demokrasi dan dilakukan secara tergesa-gesa. Ada tiga alasan yang mendasari pernyataan itu, pertama RUU Cipta Kerja dibahas pada masa resesi dan di luar jam kerja. Kedua, draf UU dan risalah rapat tidak pernah disampaikan ke publik. Ketiga, tidak ada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.

Kemudian mengenai perkembangan permasalahannya, UU Omnibus Law ini sebenarnya solusi baru atau masalah baru? Ini merupakan dua hal yang menarik. Jika UU nanti menjadi solusi, berarti benar apa yang dikatakan pemerintah, mengenai tersedianya lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Dan jika nantinya UU itu menjadi masalah, berarti benar adanya dengan isu-isu yang beredar sekarang terkait pasal yang multitafsir. Sehingga diisukan dapat merugikan terutama hak-hak kaum buruh.

Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia pada Jumat 9 Oktober 2020, telah mengonfirmasi berita-berita tidak benar yang beredar di masyarakat terkait UU Cipta Kerja. Dalam live streaming yang bisa diakses melalui YouTube dan Instagram ini menegaskan, terdapat 11 kluster yang akan dilakukan perubahan. Beliau juga menjelaskan penyebab adanya unjuk rasa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan disinformasi berita-berita hoax seperti penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) serta perhitungan upah per jam. Dalam kenyataannya hal itu tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah dapat dihitung berdasarkan waktu dan hasil kerja.

Namun sayangnya, menurut Satriya Surya selaku Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, pemberian video klarifikasi ini memiliki rentang waktu yang terkesan lama dilihat dari banyaknya demonstran yang telah turun ke jalan. Seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum UU tersebut disahkan, guna menghindari hal yang tidak diinginkan atau bahkan merugikan.

Selain itu tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi pencari kerja dan pengangguran. Beliau melalui video ini juga mengatakan tujuan lainnya adalah memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro (kecil) untuk membuka usaha baru. Presedur dan regulasi yang tumpang tindih dan rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk UMK tidak diperlukan lagi, hanya pedaftaran saja sangat simple. Kedepannya Undang-Undang ini banyak memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perturan Presiden (Perpres) yang nantinya akan muncul. Dalam jangka waktu tiga bulan, pihak pemerintah mengundang seluruh perwakilan daerah untuk mengajukan aspirasinya. Apabila masih terdapat ketidaksetujuan, dipersilakan untuk melakukan uji materi (yudisial review) melalui Mahkamah Konstitusi sebagai prosedur yang telah ditetapkan.

Penulis : Afriza, Dela, Yuniar.

Editor  : Elvira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *